Hukum Rimba dan Wibawa Negara

ISNIN,  8 April 2013
Oleh:  ZULKIFLI  SALLEH

Akhbar Kompas yang sempat saya baca ketika menginap di Hotel  Grand Pacific,  Bandung minggu lalu, sungguh menarik perhatian saya, dan pernah saya poskan dalam status Facebook.  

Dalam keluaran 2 April, akhbar itu muncul pada halaman depan dengan, "Hukum Rimba Membahayakan" sambil "membangkitkan kepercayaan kepada negara makin menipis."    Kekerasan yang marak di sejumlah daerah belakangan ini menunjukkan kepercayaan kepada hukum, kepemimpinan, dan pemerintah semakin hilang,   menurut Kompas.  Situasi ini mirip hukum rimba yang dianggap membayakan.  Agar tidak semakin memburuk, kondisi ini harus segera diatasi.

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, yang dipetik oleh akhbar tersebut, berkata, "Semua kekerasan itu mencerminkan kepercayaan masyarakat kepada negara kian menipis.  Hal itu terjadi akibat lemahnya keteladanan oleh pemimpin nasional. Sebahagian elit politik, dari tingkat pusat sampai kepala daerah, justeru bermasalah, terlibat kasus kriminal atau tersangkut korupsi." 

Ketidaksamaan pendapatan yang melanda  banyak negara, termasuk Amerika Syarikat, turut dibangkitkan oleh Kompas, "Aparat penegak hukum juga tidak berwibawa kerana justeru menciptakan ketidakadilan.  Pada saat bersamaan, kesenjangan sosial ekonomi masih tajam.  Walau pertumbuhan ekonomi disebut mencapai enam persen, hal itu tanpa pemerataan kepada masyarakat luas."

Dalam keluaran berikutnya, iaitu pada 3 April, Kompas  muncul dengan "Perkuat Otoritas Negara" sambil menggesa "pulihkan kepercayaan hukum." Hukum rimba yang marak di masyarakat, bahas akhbar itu, harus segera dicegah agar tidak memicu krisis lebih parah.  Pemimpin negeri ini bersama-sama wajib memperkuat otoritas negara dengan membenahi wibawa hukum.  Semua pihak harus terlibat memulihkan kepercayaan hukum. 

"Semua pihak harus mengambil pelajaran dari kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saat ini.  Apa yang terjadi saat ini merupakan produk dari interaksi di antara banyak faktor yang terdapat di tingkat negara, bangsa, dan masyarakat."  Dengan demikian, tambah akhbar itu lagi, perbaikan atas kondisi ini pun harus melibatkan semua pihak sambil memetik Daniel Sparringa, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik yang berkata, "Evaluasi kritis dan koreksi total harus segera dilakukan.  Semua orang harus terlibat dalam gerakan nasional untuk pemulihan mandat, integrasi sosial, dan ketertiban umum."